BPJS, apa kabar?

Sekedar intro: hari minggu kemarin, saya dan suami menambal ban yang bocor. Daripada nunggu cuma bengong, saya perhatikan cara kerja tukang tambal ban dan alat apa saja yang dipakainya. Pertama dia akan mengeluarkan ban dalam, okeh ini pake TENAGA dan SEJENIS LOGAM PANJANG (saya tidak tahu apa namanya). Kemudian dia masukin dalam BEKAS JERIGEN yang dibelah 2 dan diisi air menyerupai baskom, dia cari dimana lobangnya, terus setelah dapat lobang dia tusuk pakai TUSUK GIGI (saya sangat yakin itu bekas). Kemudian dia ambil POTONGAN KECIL BAN DALAM BEKAS  dan SETENGAH LEMBAR KERTAS TIMAH BEKAS KEMASAN ROKOK, dan menyusun semuanya untuk di-press menggunakan ALAT PRESS (saya juga tidak tahu namanya). Ditunggu beberapa saat, lalu selesai sudah, dimasukkan lagi ban dalamnya, dan ditiup oleh KOMPRESOR. Kira-kira 15 menit kerjanya. Kamu tau berapa tarifnya? 10.000 dia minta. Pengguna jasa sebelumnya terbelalak mendengar harganya, sambil mendumel pelan,”mahal amat”. Kalau saya tidak tega untuk menawar. Bukan sok kaya sob, 10 ribu bagi saya dan suami yang sedang sama-sama sekolah itu berarti loh, secara penghasilan minus. Tapi saya pikir, kami memang sedang butuh, tidak ada tukang tambal ban lain yang dapat dijangkau.

Saya merenung, 1 tambalan bayarnya 10ribu. Apa kabar dengan tarif BPJS ya?

tarif

Waw. ngenes sangat. Komen dari salah seorang TS: “KAPITASI ADALAH YG DIBAYAR TIAP 1 ORANG/ BULAN. Dokter gigi kapitasinya Rp 2000,artnya mulut orang dibayar 2 ribu/orang untuk berobat SEPUASNYA DALAM 1 BULAN.INI MULUT APA WC YA?”

Okelah, fee dokter gigi mungkin bisa dikesampingkan (dilupakan), tapi emangnya kalu nambel nggak pake bahan ya? Alatnya ga disteril ya? Ga perlu listrik ya? Kalau puskes atau kerja di RS mungkin disiapin alat bahannya ya (oh ya? cukupkah? Kualitasnya sesuai ada yang seharga itukah?), ga kebayang dokternya modal sendiri terus teken BPJS dan menjadi tekor, atau pasiennya yang tekor #tutup muka. Tukang tambal aja dengan modal segini bisa ambil 10 rb sekali tambal (tambah banyak pendapatan kalau ada oknum yang sbear ranjau paku), apa mau pake alat dan bahan bekas aja kayak tukang tambal ban?

“Kalau dokter umum pasiennya ada 2.000 orang, 8000 perorang itu bisa dapat 16 juta dong, kalo separoh aja yang berobat kan dokternya bisa dapet 8 juta.” Jangan itung totalnya bro and sist. 8000 itu sudah termasuk tindakan dan obat. Lagian, apa yakin semuanya ga pada mau berobat kalau jor-joran dibilang gratis, apa yakin cuma berobat sekali sebulan? Trus kualitas dan kuantitas obat serta tindakan medis gimana kabarnya ya? Walaupun kata Menkes, itu insentif dokter sudah naik luar biasa.

Okelah, masalah fee dokter tidak usah dibahas lagi, yang masih penasaran bisa jalan-jalan ke sini

Perbincangan dalam grup dokter mulai banyak  keluhan tentang pembatasan dilakukan tindakan dan penggunaan obat. Banyak status dokter yang geram, merasa ilmunya yang telah banyak dipelajari untuk menangani pasien harus dibatasi penerapannya oleh pembatasan obat dan tindakab. Suami saya sendiri cerita bahwa di RSUD-nya, ibu yang melahirkan melalui SC analegtik post SC tidak ditanggung, sama seperti cerita di sini. Haiya…. setengah-setengah gratisnya niye.. Okelah ya,, kalau obatnya masih dikasih generik, okelah kalau obat canggih-canggih diganti alternatif yang murah walau kerjanya nggak cespleng dan efek sampingnya banyak (oke yang dipaksakan), tapi masak sih anti nyeri post operasi nggak dikasih juga? Lah itukan sepaket sama operasinya???

Hadeuh,, saya jadi harap-harap cemas apakah sistem BPJS ini bisa reimburse seperti ASKES kemarin. Sedih juga kalau ada penurunan kualitas dan kuantitas yang ditanggung. Dulu pernah baca-baca di sini, iuran askes dipotong 2% tiap bulan dari gaji PNS, ditambah 2% dari pemerintah. Pelayanannya lumayan memuaskan. Tapi saya baca berita di sini, terjadi pengurangan hak dari yang ditanggung bagi peserta BPJS dibanding saat dulu masih berbentuk ASKES.

Terus terang saja, saya tidak lagi berniat menjadi klinisi, dan sebelumnya masa bodoh dengan perubahan sistem kesehatan Indonesia ini. Akibatnya, saya memang menjadi bodoh dan buta informasi untuk urusan yang satu ini. Tidak pernah ikut sosialisasinya, tidak ada di lapangan untuk memantau prosesnya, juga belum memanfaatkan fasilitasnya, jadi saya juga masih meraba-raba ke arah mana ini bermuara. Tak sengaja mampir di salah satu blog dari sosok yang amazing menurut saya, membuat pikiran saya mulai terusik, penasaran, apa sih BPJS ini? Kenapa sih dokter penting tahu masalah administrasinya juga? Kenapa sih pasien perlu tahu gimana alurnya? Mari kita belajar bareng, sambil pantau jalannya ‘anak baru’ ini.

Namanya ‘anak baru’ biasalahhh suka di-bully. Semoga carut marut, resah gelisah, prasangka hanya sekedar gambaran dari masa transisi. Untuk yang berniat tulus menjadikan masa depan kesehatan Indonesia lebih baik, mari berjuang!!

nb: masih tersisa satu rasa penasaran iseng, apakah pejabat pemerintahan, anggota DPR, dan pejabat serta karyawan di BPJS sendiri semuanya juga ikut BPJS? Ini wajib kan ya? Kalau mereka tidak wajib ikut, atau malah dikasih asuransi yang lebih mumpuni, mana prinsip gotong royongnya???


Saya vs Fransisca (Kasus dr Ayu dkk)

Baru sempat berkomentar tentang kasus dugaan malpraktek yang menimpa dr Ayu dkk dengan pasien bernama Fransisca. Saya sekarang sedang sibuk-sibuknya mengurus bayi saya, sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Fransisca 3 tahun lalu terhadap anak keduanya, karena Tuhan lebih mencintainya.

Menonton acara ILC semalam, dengan tema “Bisakah dokter di penjara” sungguh membuat air mata saya mengambang. Saya teringat kisah kelahiran bayi saya, yang melalui proses operasi yang sama, dengan indikasi yang sama, namun nasib kami berbeda. Kami berdua adalah orang medis, saya dokter dan dia perawat. Namun, saya memiliki suami seorang dokter, walaupun orangtua kami dan keluarga besar kami bukan kalangan dokter, seperti halnya keluarga Fransisca.

Akar dari permasalahan dimulai dari kepercayaan, trust. Saya dioperasi oleh dokter tempat dimana saya kontrol teratur, di sebuah RS swasta tempat suami saya bekerja. Walaupun saya kontrol mulai usia 6 bulan pada dokter tersebut (sebelumnya saya kontrol di Palembang, dan di RS yang lebih jauh), namun saya nilai cukup untuk terbangun rasa percaya. Dokter mengetahui segala masalah saya dalam kehamilan, kecuali bahwa saya punya prolaps mitral ringan dan saat saya kontrol di RSCM menjelang akhir kehamilan dinyatakan juga prolaps trikuspid ringan. Ini adalah kehamilan pertama saya. Saya ikuti anjuran dokter untuk belajar mengejan di kelas senam hamil, minum vitamin, dan banyak berjalan. Akan halnya Fransisca, saya tidak mengetahui statusnya kontrol di mana. Namun dengan profesi perawat dan berhubung ini adalah kehamilan kedua, sudah seharusnya beliau tahu akan perlunya kontrol kehamilan. Bedanya adalah mungkin antara keluarga Fransisca dan dokter Ayu mungkin tidak memiliki hubungan kepercayaan yang cukup kuat karena pasien datang dengan rujukan dari Puskesmas akibat riwayat vakum.

“Saya luruskan dulu di sini, bahwa pernyataan host di ILC yang menggiring opini bahwa riwayat vakum adalah kegawatdaruratan sehingga harus dilakukan operasi segera adalah keliru. Vakum itu disedot dari bawah Bung, jadi lewat jalan normal biasa, cuma mungkin karena sesuatu hal seperti kurangnya tenaga mengejan, maka dibantu dengan alat. Jadi bukan karena ada riwayat vakum terus langsung dioperasi. Oleh karena jalannya juga lewat bawah, maka memang harus ditunggu juga pembukaan secara normal bila indikasi operasi tidak ada. Belum tentu riwayat vakum sebelumnya menyebabkan ibu harus divakum untuk kelahiran seterusnya. Seperti halnya ibu yang menjalani operasi SC tidak tertutup kemungkinan kelahiran selanjutnya dilakukan secara normal.”

Saya dirawat menjelang kelahiran dengan indikasi tingginya kontraksi, yang rentan menyebabkan ruptur uteri (rahim). Saat itu kertas pada alat CTG tidak dapat menggambarkan lagi puncak kontraksi saya saking tinggi dan rapatnya kontraksi. Dengan bentuk gelombang kontraksi seperti itu, saya seharusnya sudah bukaan 4, namun ternyata setelah diperiksa oleh bidan, belum ada pembukaan sama sekali. Bidan menelepon dokter dan dokter menyuruh observasi dan mengukur CTG tiap 4 jam serta menyuruh lapor hasil untuk instruksi selanjutnya. Dokter tidak bisa datang karena saat itu beliau ada di Bandung. Kok dokternya tidak stand by? Karena hari itu adalah hari Sabtu.  Hari yang sama saat Fransisca menjalani operasi yang tidak didatangi konsulen, melainkan dikerjakan seorang chief resident.

Hari minggu dokter datang memeriksa saya, dan memberikan obat untuk menurunkan kontraksi. Dokter dan perawat selalu memberi tahu saya mengenai apa rencana pengobatan, indikasinya, kontraindikasinya, nama obat yang dimasukkan, berapa tetes, sampai saya terbosan-bosan mendengarnya karena saya sudah tau dengan hanya membaca labelnya. Entah apakah hal ini dilakukan secara rutin pada setiap pasien, ataukah karena kebetulan saya adalah seorang dokter yang mungkin terlihat cerewet.

Tindakan ataupun diagnosis memang seharusnya PASIEN yang berhak mengetahuinya, menerima, ataupun memutuskan untuk menolaknya, bila keadaan pasien memungkinkan. Saat itu saya masih sepenuhnya sadar, belum kesakitan (ambang nyeri saya tinggi), sehingga penjelasan diberikan langsung kepada saya. Keluarga saya yang menunggu datang bergantian sehingga menerima info hanya sepotong-sepotong. Bisa dibayangkan dengan keadaan keluarga Fransisca yang kesana kemari menebus obat, mengurus administrasi, menghubungi keluarga, dan sebagainya, hingga komunikasi dokter-keluarga pasien juga tidak jalan. Mungkinkah Fransisca mendapat penjelasan mengenai tindakan? Mungkin saja, namun kita tidak dapat lagi bertanya untuk membuktikannya. Inilah yang jadi masalah. Oleh karena itu otokritik pada sistem kesehatan kita, bagaimana caranya agar komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya pada dokter, sistem administrasi rumah sakit pun harus dibenahi. Lampu remang-remang yang dikatakan ibunda Fransisca saat menandatangani kertas (yang ternyata persetujuan tindakan operasi) tidak seharusnya terjadi. Apakah lampu RS menjadi tanggung jawab dokter? Tentu tidak. Maka seharusnya bertambah panjanglah daftar tersangka. Oia, saya melahirkan di RS swasta, beda dengan RSUD tempat terakhir Fransisca. Mohon dicari lagi, berapa pasienkah yang harus ditangani oleh dokter RSUD sehingga (mungkin) tidak sempat seluas-luasnya memberikan keterangan kepada keluarga? Bila ada ketimpangan, makin panjang daftar tersangka.

“Menggarisbawahi kesenjangan kesaksian dari ibunda Fransisca dan dr Ayu, mengenai apakah pasien menjerit-jerit. Kembali lagi host ILC menggiring opini bahwa pasien menjerit-jerit adalah menggambarkan keadaan yang kritis. Ibunda meyakini Fransisca yang menjerit karena beliau mendengarkan di balik pintu, sedangkan dokter Ayu menyatakan pasien tidak menjerit-jerit. Terlepas dari jeritan mana yang benar, saya menyetujui pendapat dr. Nurdadi, SpOG yang menyatakan 80% perempuan kalau mau melahirkan itu menjerit-jerit, tapi bukan berarti itu kritis. Sebagai mantan koass di ruang bersalin, 1 bulan di dalamnya memang dipenuhi jeritan, darah dan air mata. Jeritan minta segera dioperasi karena tidak kuat menahan sakit itu sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan pada keluarga saya yang ternyata dapat melahirkan secara normal. Sebagai seorang suami yang istrinya pernah melahirkan tentunya sudah maklum akan hal ini, kecuali Bung memang tidak pernah mendampingi istrinya bersalin, atau mungkin istri Bung memiliki ambang nyeri yang tinggi seperti halnya saya, yang masuk dalam kategori 20% itu. Jika semua perempuan yang menjerit dianggap kritis, lalu bakal tinggi sekali angka operasi SC di Indonesia ini, dan keluar lagi komentar nyinyir: dokternya mata duitan, maunya operasi terus. Serba salah.”

Sekian jam Fransisca “dibiarkan” menurut keluarga atau “diobservasi” menurut dokter, tidak akan selama saya yang terbaring di RS sejak hari Sabtu hingga keluar ruang operasi di hari Rabu. Untuk diketahui, pada usia kehamilan saya yang ke-38 minggu, saya minta dilakukan induksi agar cepat melahirkan, karena saya ada ujian. Dokter saya bilang, sabar, secara alami saja, tunggu, hingga akhirnya 40 minggu. Hal yang mungkin juga diinginkan dokter Ayu kepada Fransisca setelah pemeriksaan menunjukkan bahwa persalinan dapat dilakukan secara normal. Saya percaya, dokter yang takut Tuhan pasti ingin yang terbaik bagi pasiennya.

“Menyinggung kesaksian dari Ibunda yang menyebutkan bidan di puskesmas telah menyatakan pembukaan Fransisca adalah 8-9 saat dirujuk dan ternyata menurut dr Ayu pembukaan baru 2-3 sehingga masih bisa ditunggu untuk persalinan normal, itu juga terjadi pada saya. Pada tengah malam itu, bidan jaga di RS menelepon dokter saya mengabarkan bahwa saya sudah bukaan 8, namun saat dokter datang dan memeriksa ternyata baru bukaan 6. Tergantung pendidikan dan pengalaman, skill memang sulit dibandingkan. Saya rasa bidan di puskesmas tersebut sebenarnya bisa dimintai keterangannya dan diperiksa skill-nya, karena besarnya pembukaan itu menentukan jalannya pemeriksaan lagipula ketuban sudah (di)pecah(kan?) di puskesmas. Sangat bahaya sekali bila pembukaan masih jauh tapi ketuban sudah pecah, risiko infeksi.”

Setelah merasakan nyeri perut hingga sampai bukaan 8 (tanpa menjerit-jerit) ternyata terdeteksi adanya gawat janin, serupa dengan Fransisca yang juga terdeteksi saat akhir pembukaan. Oia, saat dipecahkan, ternyata ketuban saya hijau, bagaimana dengan ketuban Fransisca? Jernikah? Keruhkah? Hijaukah? Saya tidak mendengar informasi tentang hal ini. Bayi saya sudah stres di dalam. Tetap ditunggu, dokter yakin, saya tetap bisa melahirkan normal, hingga denyut jantung janin saya menunjukkan penurunan, hingga bisa dihitung sesuai nafas saya. Saya yang tidak mampu menahan kepalanya yang terus membentur ke bawah hingga saya dengan refleks mengejan, padahal belum waktunya, yang menyebabkan terjadi kegawatan janin. Bagaimana dengan Fransisca? Apakah penyebab gawat janinnya serupa?

Saat itu, dokter sudah meminta untuk disiapkan ruang operasi dan menyuruh menelpon dokter asisten, dokter anestesi. dan petugas lab pada perawat, dengan terus menyemangati saya untuk bertahan, memberikan lengannya untuk saya genggam dan cakar, hingga akhirnya lemas saya, akankah penantian panjang dan perjuangan berhari-hari di RS akan berakhir dengan hilangnya nyawa bayi saya. Melihat kemampuan saya menarik nafas sudah terkalahkan oleh sedikitnya selang waktu timbulnya refleks mengejan saya, denyut jantung bayi sudah mulai satu-satu, dokter mengatakan ini tidak bisa ditunggu lagi. Ada usaha maksimal dokter yang saya rasakan. Berhari-hari menggunakan segenap ilmunya, berusaha memberikan saya pengalaman menjadi seorang ibu yang bersalin normal, namun apa daya, tidak berujung baik. Saya yakin sang dokter sama kecewanya dengan saya, karena kami melalui ini bersama. Dokter saya adalah seorang wanita yang baru saja melahirkan anak melalui SC 3 bulan yang lalu, padahal ia sekuat tenaga menginginkan persalinan normal. Saya yakin dr Ayu, juga seorang wanita, sama kecewanya saat kegagalan itu.

“Menyoroti masalah tidak adanya pemberitahuan tindakan operasi pada keluarga pasien, keadaan berbeda terjadi pada saya. Saat saya dalam proses melahirkan di ruang bersalin, suami saya selalu berada disamping saya. Hal inilah yang menyebabkan suami saya mengetahui jalannya proses persalinan dan dengan mantap menjawab setuju saat dokter mengatakan rencana untuk dilakukan operasi. Ketika saya dan suami sudah menyatakan setuju, petugas lab datang untuk mengambil darah segera sebagai data kondisi praoperasi. Saya disodorkan kertas persetujuan tindakan yang harus ditandatangani, demikian pula suami saya. Tidak ada satupun dari kami yang membaca surat tersebut, selain mencari tempat tanda tangan saja. Karena kami sudah paham, sudah tau, apa yang akan dilakukan dokter, apa risikonya, dan kami ingin sesegera mungkin dilakukan tindakan. Sebelum menuju ke ruang operasi, dokter menginformasikan secara singkat tentang kondisi saya dan rencana operasi pada ibu saya dan kedua mertua saya (hanya ayah mertua saya yang perawat, yang lain tidak paham medis), tanpa meminta tanda tangan apapun.

Pada cerita pilu Fransisca, saya tidak mendengar apakah suaminya bersamanya atau tidak, namun itu tidak jadi masalah besar, karena ada sang ibu dan keluarga lain, yang juga tidak mengerti medis. Kesenjangan waktu nampaknya tidak ada sehingga tau-tau pasien dibawa saja ke ruang operasi. Dokter harus bertindak sesegera mungkin untuk menyelamatkan pasien dan bayinya. Kemana keluarga saat akan diminta persetujuan operasi dalam keadaan gawat? Mengurus administrasi? Inilah yang harus dibenahi. Rumitnya administrasi apakah jadi kesalahan dokter yang hanya menjalankan fungsi pengobatan? Biaya obat-obatan apakah kesalahan dokter yang tidak mau menanggungnya terlebih dahulu sehingga harus memakai jaminan-jaminan perhiasan? Makin panjang daftar tersangka. Tanda tangan tanpa membaca detil apakah menjadi kesalahan seorang ibu yang mungkin tidak memiliki pendidikan yang cukup (saya tidak tahu sebatas mana pendidikannya)? Dengan segala kebesaran hati, saya mengakui, seandainya itu ibu saya, ataupun ibu mertua saya,-yang tidak sampai mengenyam bangku kuliah, walaupun memiliki anak atau menantu dokter, yang menunggu anaknya bersalin dengan proses yang teramat pelik, kelelahan, berharap-harap cemas-, yang berada pada posisi ibunda Fransiska, maka saya yakin mereka pasti akan bertanya apa isi surat ini, namun tidak membaca detil walaupun akhirnya akan memberikan tanda tangannya.”

Terakhir masalah biaya, kami tidak membayar apapun di awal, semua ditotal saat keluar RS. Keluarga selalu berada di samping pasien, tidak sibuk mengurus administrasi dan obat-obatan. Beda dengan Fransisca yang harus membeli obat dahulu (apakah pasien memakai jamkesmas sehingga ada obat yang tidak ditanggung? Saya kurang mengerti) dan diruwetkan oleh sistem. Dimana bedanya? Sekali lagi saya RS swasta, Fransisca RSUD. Saya membayar memakai asuransi dan uang pribadi, dengan sistem pelayanan yang ditentukan manajemen RS sendiri, Fransisca harus melalui sistem yang dibuat pemerintah. Saya datang tanpa rujukan. Dokter saya pada hari itu hanya mengurusi saya saja, 1 pasien saja. Saya tidak tahu bagaimana kabar dokter kebidanan di RS pemerintah, berapa pasienkah?

Hal yang mungkin sama adalah kami hanya membayar biaya obat-obatan, karena 3 dokter yang menangani saya tidak minta bayaran. Sementara residen yang menangani Fransisca pun tidak dibayar.Kami adalah teman sejawat, sumpah kami salah satunya adalah memperlakukan sejawat sebagaimana ia ingin diperlakukan. Akan halnya Fransisca, hanya terbenam dalam janji-janji pemerintah yang (katanya) pro pada rakyat untuk mendapatkan pengobatan terjangkau (gratis?). Apakah saya salah bila saya mampu membayar RS swasta dengan sistem yang lebih baik. Tidak. Apakah dr Ayu dkk dengan segala keterbatasan waktu, fasilitas, berdosa mencoba menolong pasiennya namun gagal. Tidak. Saya tidak akan membahas kekonyolan tuntutan jaksa yang mengatakan bahwa melakukan kasasi atas dasar terjadinya emboli pada pasien sehingga menimpakan kesalahan kepada dokter. Emboli memang ada, dokter yang mengoperasi emang ada, terus hubungannya apa? Analogi sederhananya begini: Ada kue di atas meja, sejam yang lalu ibu habis beres-beres meja, Apakah kue itu pasti ibu yang menaruhnya di atas meja? Bisa iya, bisa tidak. Nah itu yang harus dibuktikan. Bukan serta-merta berasumsi bahwa kue itu dari ibu. Siapa tau ayah yang datang membawanya.

“Host ILC menekan Wamenkes dengan pertanyaan : bila dokter bekerja tidak sesuai SOP, apakah dokter bisa dipenjara? Wamenkes tidak menjawab iya atau tidak. Karena bila jawabannya iya, sudah banyak sekali dokter yang di penjara. Dokter-dokter perifer yang terjebak dalam sistem, memberikan antibiotik jenis B pada penyakit yang harusnya diberikan obat jenis A, namun obat A tidak kunjung dikirim ke puskesmas. Jarum infus bekas pakai yang disteril ulang karena tidak dikirimnya stok ke daerah ujung Indonesia. Ini pengalaman nyata teman-teman saya. Prosedur yang mana Bung? Siapa yang bikin prosedur Bung? Kalaupun sudah ada prosedur, siapa yang seharusnya melengkapi fasilitas agar prosedur dapat dijalankan dengan baik, Bung? Anda pikir itu semua ditimpakan kepada dokter?Seharusnya pertanyaan Anda adalah, apakah dokter yang tidak bekerja sesuai SOP padahal fasilitasnya lengkap, tanpa ada tekanan, bisa melakukan terapi seluas-luasnya demi kesehatan pasien, bisa dipenjara? Bila komponen setelah kata ‘padahal’ belum terwujud, stop keinginan memenjarakan dokter dengan alasan SOP! “

BENAHI SISTEM! Ini bukan perang dokter VS pasien! Ini bukan menang kalah. Semua harus berbenah. Dokter adalah makhluk dalam sistem. Pemerintah harus penuhi hak semua warga atas kesehatan yang layak (SEMUA bukan segelintir orang, entah itu segelintir kaya atau miskin). Rakyat pun dituntut dapat  menjaga kesehatannya dengan baik. Dokter harus berjuang sekuat tenaga demi kesehata pasien. Sekuat tenaga = tenaga manusia. Bukan tenaga kuda ataupun jadi sapi perah yang membuat sistem. Sekuat jiwanya = jiwa manusia, bukan malaikat.

Saya paham sekali kesedihan keluarga Fransisca. Saya pun sempat membayangkan hal yang mengerikan di ruang bersalin dimana anak saya tidak akan selamat, ataupun saya yang tidak selamat di ruang operasi. Terlintas wajah suami saya yang sangat saya cintai, orangtua dan mertua saya yang tidak henti-hentinya berdoa sambil menunggu. Sempat ada rasa kesal mengapa jadinya begini, seandainya dulu langsung diinduksi saja, seandainya langsung di SC saja, dan banyak lagi pengandaian-pengandaian dari setan dan untungnya saya sadar, saya beristighfar, saya punya Tuhan, Allah. Allah-lah yang menentukan segalanya, jalan yan harus saya tempuh ini, sakit serta air mata ini, dan kematian bila terjadi. Di saat itulah saya pasrah pada-Nya, terima keputusan-Nya, Alhamdulillah kami berdua selamat. Sedih saya untuk Fransisca, namun hal yang sama darinya juga saya harapkan telah terjadi, sebuah kepasrahan pada-Nya. Saat dia sudah berjuang untuk lahirnya anak ke dunia, dalam agama kami adalah pahala begitu besarnya. Bukankah surga juga bagimu dalam agamamu. Maka bila pehamaan kita sampai kesitu, tiada lagi tuntut menuntut urusan nyawa yang tiada manusia dapat mengelak dari kehilangannya, bahkan 1 detikpun.

Akhir kata, semoga Allah menunjukkan jalan yang terbaik, hati semua orang Indonesia semoga semua menjadi damai, pikiran dibukakan.  Aamiin.


Sehat Itu Mahal

Apakah kita semua telah sepakat bahwa setiap kita itu bertanggung jawab atas diri kita masing-masing?

Ini bukan hanya pertanggungjawaban sebatas amal berkenaan agama untuk di akhirat. Tidak sesempit itu. Kita punya tubuh. Sekarang kita yang mengatur apa yang akan dikerjakan oleh tubuh kita. Ingat, tubuh ini dipinjamkan sama Tuhan. Bagaimana cara kita memperlakukan barang pinjaman? Tentunya kita akan menjaga sepenuh hati jangan sampai rusak, agar saat dikembalikan tidak membuat marah empunya barang. Begitupun adanya dengan tubuh kita. Tuhan pun menginginkan kita menjaganya dengan baik. Tuhan menginginkan kita makan dari sumber yang baik, melindungi dan tidak dengan sengaja menyakiti tubuh kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita lupa, kita meremehkan.

Sekarang apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada tubuh orang-orang akan menjadi tanggung jawab dokter. Istilahnya nih badan gue, benerin tuh! Bagaimana rasanya mengobati pasien yang kecelakaan lalu lintas karena kebut-kebutan dan tidak pakai helm? Bagaimana rasanya mengobati orang yang terganggu pernafasannya akibat kebiasaannya merokok yang tidak mau ia hentikan. Bagaimana rasanya menghadapi komplikasi ibu melahirkandi usia tua karena tidak mau memakai kontrasepsi. Kami dokter, bukan montir. Kami tidak akan senang hati melihat ada yang sakit. Kami tidak mengejar uang dari orang sakit.

Baru ini yang nyata saya alami: bagaimana rasanya melihat tetangga Anda dulu, seorang anak kelas 4 SD, meninggal dengan berbagai komplikasi, karena obesitas. Anak yang waktu beberapa hari setelah lahirnya, seringkali saya datangi rumahnya, saya sayangi sekali, dan saat sudah tidak pernah lagi bertemu dengannya, saya kaget sekali karena badannya obes, persis orangtuanya. Ayahnya  bekerja sebagai penjaga di toko saat malam (lebih tepatnya preman), ibunya tidak bekerja. Semuanya hobi makan dan jajan, ekonomi menengah ke bawah. Saat bertemu, saya sarankan untuk mengurangi jajan, karena anaknya sudah terlampau gemuk. Tapi ya,,, orangtuanya juga begitu tidak mau berubah, apalagi anaknya.Iya, iya saja… saya diketawain.

Suatu saat bertemulah kami di RS tepatnya di ruang THT saat saya koass, anaknya mengalami radang tonsil berulang dan kali ini sudah hampir menutup jalan nafasnya (ditambah lagi badannya yang sangat gemuk), sehingga mengganggu aktivitasnya, waktu tidurnya, bahkan dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya dengan baik. Ia disarankan untuk operasi. Tapi sebelumnya harus menurunkan berat badan dahulu, karena bisa jadi penyulit operasi. Saya tekankan bahwa harus ikuti saran dokter, dan harus rajin datang konsul ke bagian anak untuk program penurunan berat badan. Kan biaya berobat sudah gratis (mereka pakai jamkesmas). Tapi ternyata, cuma dua kali saja. Anaknya tidak dibawa lagi. Terus melakukan kebiasaannya. Jajan..jajan..jajan..

Dan saat saya sudah merantau ini. Saya dengar kabarnya, bahwa anak tersebut masuk RS dan meninggal, dengan penyebabnya adalah gangguan jantung. Kondisinya saat meninggal? Masih obes. Kenapa selama ini tidak kontrol lagi? Karena anaknya sudah keliatan sehat, dan tentu saja, kalau dia sakit lagi tinggal bawa saja berobat, kan gratis!

Para dewan yang terhormat, dan para pejabatt pembuat kebijakan… Memang enak sekali ya jadi pahlawan. Tapi tolong jangan manfaatkan orang lain demi kelangsungan jabatanmu. Jangan manfaatkan kami untuk sekedar jadi montir dan mendukung kekuasaanmu. Jangan kaburkan makna kesehatan menjadi murah. Sehat itu mahal. Mahal sekali. Harus dijaga. Bukan sekedar berobat gratis, tis, tis yang ditekankan. Mestinya kebijakan untuk membuat orang terus sehat itu yang harus direncanakan. Ini bukan masalah gaji kami, bukan. Ini untuk masyarakat sendiri. Agar yang berobat itu memang benar-benar membutuhkan pengobatan karena walaupun dia sudah berusaha menjaga tubuhnya dengan baik ternyata tetap saja dia mengalami sakit. Saya ulangi lagi, ada ‘usaha maksimal’ untuk menjaga tubuhnya tersebut. Agar bangsal tidak penuh oleh sakit-sakit yang bisa dicegah. Pembengkakan biaya kesakitan (bukan kesehatan) bisa dicegah.

Kebijakan kartu pengobatan gratis ini sebenarnya sudah baik, namun pemanfaatannya mesti diatur lagi, bisakah kita membuat batasan-batasan agar masyarakat mengerti bahwa yang penting itu bukan berobat gratisnya, tapi menjaga kesehatannya?

Sebagaimana saya ikut asuransi misalnya, ada batasan bahwa untuk anak ke 3 biaya melahirkan tidak ditanggung. Atau misalnya di tempat saya bekerja, untuk anak ke 3 tidak ada tunjangan. Bisakah kita membuat batasan tersebut rata kepada semua orang, bukan cuma orang yang mampu saja. Kasarnya yang bayar saja dibatasin, apalagi yang gratis. Bayangkan bila yang bisa berobat gratis anaknya 5. Semuanya mau digratisin. Sudah terbayang bagaimana repotnya mengurus banyak anak sehingga mungkin jadi tidak terurus dan pada sakit-sakitan. Kalau sakit lalu rumah sakit penuh karena ternyata banyak sekali yang punya anak 5 ini berobat, siapa yang salah? RS yang menolak pasien (kata media).

Kalau ada batasannya, mungkin kita bisa menekan ledakan sakit penduduk sebagaiman penekanan ledakan penduduk yang jadi kebijakan di China. Dengan demikian mereka akan berpikir, oh.. berarti harus ikut prgram KB supaya anak yang ada bisa tetap ditanggung. Oh, berarti harus berhenti merokok ya, karena yang merokok tidak boleh berobat gratis. Oh, berarti harus kontrol rajin ya, karena kalo tidak rajin kontrol setelah disuruh kontrol hak gratisnya akan dicabut.

Sudah saatnya berhenti memanjakan. Masyarakat harus sadar. Jaga tubuhnya masing-masing. Jaga anaknya masing-masing (jangan lupa anak itu titipan, jangan sekedar mau punya anak terus tapi nggak bisa ngurus). Ubah mindset kita, sadarkan bahwa SEHAT ITU MAHAL.


%d bloggers like this: